Membumikan Ragam Kebudayaan Dan Seni

By | November 25, 2020

Kebudayaan Dan Seni Gagasan Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) kini sedang diatur sesudah diputuskannya Taktik Kebudayaan Indonesia dalam Konferensi Kebudayaan Indonesia pada Desember 2018 lalu. Diatur oleh Kementerian/Instansi (K/L), dokumen ini berisi keadaan dan persoalan yang ditemui dalam usaha pemajuan kebudayaan dan saran jalan keluarnya.

Selama ini, terdeteksi memerlukan semakin banyak Kementerian/Instansi (K/L) pahami pendekatan ekosistem yang dipakai RIPK, yaitu penglihatan yang memerhatikan jalinan sosial pada suatu produksi dan reproduksi kebudayaan. Pendekatan ini yakini object kebudayaan lahir dari jalinan sosial, bukan kebalikannya.

“Banyak [K/L] punyai hubungan dengan kebudayaan, dan peranan RIPK ialah menjahit semua. Salah satunya rintangan paling besar ialah menyamai pengetahuan berkenaan pendekatan ekosistem itu. Selaku contoh, Tubuh Pengaturan Penanaman Modal bisa saja berasa tidak mempunyai jalinan dengan kebudayaan. Walau sebenarnya supaya kebudayaan bisa berkembang, diperlukan investasi,” tutur Martin Suryajaya, salah satunya anggota team kerja penyusun RIPK dari Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan.

Martin melemparkannya dalam dialog yang diselenggarakan Konsolidasi Seni Indonesia pada Rabu, 24 April 2019. Bincang-bincang itu mempunyai tujuan pahami perubahan pengaturan RIPK dan cari tahu peranan prospektif warga sipil dalam pengamanan prosesnya. Anggota team kerja yang lain sebagai pembicara adalah Fatwa Yulianto, Kepala Subbagian Hukum Ditjenbud, dan Alberth Reza Breitner Sianturi, Kepala Subbagian Data dan Info Ditjenbud.

Menyikapi Martin, Periset Konsolidasi Seni Hafez Gumay menyarankan supaya Ditjenbud membuat infografis atau dokumen pendek untuk menerangkan rangka UU Pemajuan Kebudayaan dan RIPK. “Ini supaya setiap K/L bisa pahami hubungan mereka dengan kebudayaan,” katanya.

Hartoyo dari Srikendes memiliki pendapat warga sipil dapat ikut memberikan fasilitas proses diskusi di antara Ditjenbud dengan K/L. “Pada tingkat pusat, memberikan keyakinan K/L bukan hal gampang. Proses ini dapat lebih efisien jika dikerjakan secara gerilya bersama barisan warga sipil yang mempunyai jalinan dengan K/L. Hingga proses advokasinya bisa dikerjakan bersama,” ucapnya menyarankan.
Saran itu disikapi secara baik oleh Ketua Pengurus Konsolidasi Seni, M. Abduh Aziz. “Kita dapat membuat daftar ormas sipil, lalu Kemendikbud membuat lokakarya untuk pahami kerangkanya. Konsolidasi Seni dapat menolong membuat tatap muka dengan instansi yang berkaitan,” katanya.
“Salah satunya proses yang kami kerjakan ialah membagi berdasar cluster Perlindungan, Peningkatan, Pendayagunaan. Dan Pembimbingan sama UU Pemajuan Kebudayaan, selanjutnya memetakan unit-unit eselon yang berkaitan untuk setiap cluster. Kita bisa mengambil relawan di setiap cluster untuk menolong proses analisis object kebudayaan. Supaya K/L tidak terjerat pada pemaknaan kebudayaan yang sempit,” sebut Martin menyikapi.